Dengan maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT), ataupun Operasi Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Aparat, yakni KPK, BNN, OJK, Kejaksaan, Kepolisian, Saber Pungli dan Badan Siber Nasional, saatnya masyarakat sadar pentingnya memiliki Legal Pribadi atau Family Law, jauh hari sebelum timbul masalah. Atasnama Lembaga Proteksi dan Perlindungan Hukum, kami menawarkan kememberan pada Biro Hukum Plus CLP,…
Kini telah HADIR TEROBOSAN penyelesaian masalah hukum bukan lagi monopoli Pengadilan. BIRO HUKUM PLUS – CLP adalah penyelesaian masalah hukum YANG BER-KEADILAN. Keistimewaan Lembaga Proteksi Hukum yang tidak ada di LBH, Law Office / Law Firm dan di Pengadilan Konsep Penanganan masalah hukum, dengan MULTI DIMENSI yang pertama dan satu-satunya di Indonesia, (ada intel swasta,…
Surabaya | Pada hari Kamis, 22 Februari 2018 telah dilakukan sidang lanjutan untuk kasus perbankan BPR Jati Lestari. Pihak Jaksa Penuntut Umum mendatangkan saksi dari OJK Regional 4 Jawa Timur. Dalam sidang tersebut, terungkap adanya pembukuan ganda yang dilakukan oleh BPR Jati Lestari. Berita selengkapnya >>
Wahai saudara-saudaraku, dimanapun anda berada di seluruh Indonesia. Sadarlah kalau kita semua sejak lahir, hingga meninggal merupakan subjek hukum, segala aktifitas keseharian kita memiliki konsekuensi hukum, kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap hak-hak pihak lain, maupun kewajiban terhadap benda atau barang yang kita pergunakan, baik sebagai hak milik ataupun hanya sekedar memanfaatkan. Segala sesuatu…
Cara sederhana mengatasi Korupsi secara permanen adalah : 1. Dimulai dari sekolah taman kanak kanak, semua guru sudah diberikan bekal untuk mendoktrin kepada anak didik agar selalu menanyakan kepada orang tuanya apakah uang yang diberikan untuk biaya sekolah dan bersenang-senang ini bersumber dari penghasilan yang sah, melatih murid untuk menyadarkan ortunya dengan slogan” BUAT APA…
Tulisan ini sebagai bentuk Apresiasi terhadap Wacana Pemerintah melalui Menko Polhukam untuk membentuk Dewan Kerukunan Nasional A. DASAR PEMIKIRAN Setiap kebijakan apapun itu bentuknya, adalah hal yang wajar tejadi pro dan kontra. Silang pendapat pasti selalu ada ditengah keberagaman latar belakang, pengetahuan dll, apalagi di suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Setiap orang berhak…
Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), kepala desa dan warganya patutnya berbahagia dan berbangga karena di dalam Undang-Undang baru ini keberadaan desa secara tegas di akui oleh pemerintah melalui salah satu prinsipnya yaitu rekognisi. Hidup segan mati tak mau, adalah gambaran keberadaan desa di masa lalu yang sangat memprihatinkan. Keluar…
Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak ‘pasang badan’ dalam merespons terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Menurutnya, Jokowi harus mempercayai penyidik Polri dalam menyidik kasus dugaan pemalsuan surat yang diduga dilakukan Agus dan Saut. “Intinya jangan…
BUDAYAKAN SADAR HUKUM DALAM KELUARGA Bahwa pada hakekatnya sejak manusia itu lahir hingga meninggal dunia, sudah merupakan subjek hukum, segala aktifitas keseharian memiliki konsekuensi hukum, sejak memasuki usia dewasa secara otomatis sudah melekat kewajiban dan tanggung jawab terhadap hak-hak pihak lain. Terhadap benda atau barang yang dipergunakan, baik sebagai hak milik ataupun hanya sekedar hak…
Perkenalkan, saya GUNTUAL LAREMBA, SH., Ketua Lembaga Proteksi Perlindungan Hukum dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang Perbedaan antara Kantor Jasa Hukum Restorative Justice CLP dengan Kantor Jasa Hukum lain Konvensional pada umumnya ; Kantor Jasa hukum Restorative Justice CLP, bekerja atas dasar hubungan keperdataan, antara peserta member CLP-Club dengan Lembaga…